Fokus Tri Dharma Pembangunan

Prev Next
Realisasi Bantuan Sekolah Gratis Tahun …
Realisasi  Bantuan Sekolah Gratis Tahun 2013

Sarana dan Prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersedian sarana dan prasarana yang memadai disertai...

Administrator 20 Jul 2014 Hits:259 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more
LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH…
LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU KE 11

LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU KE 11 Membangun Semangat Kegotongroyongan Untuk Tanah Bumbu Yang Lebih Baik Hari ini Selasa tanggal 8 April 2014 Kabupaten Berusia...

Administrator 11 Apr 2014 Hits:881 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more
Tri Event Spektakuler di Tanah Bumbu sel…

Bulan April pada tahun ini bagi Kabupaten Tanah Bumbu merupakan PESTA AKBAR Tri Spektakuler, karena selama bulan April di Kabupaten Tanah Bumbu akan menggencarkan tiga event sekaligus diantaranya :1.    Perayaan...

Administrator 25 Mar 2014 Hits:777 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more

Pemerintahan

Bupati Tanah Bumbu Sambut Kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel

Kamis, 28 Agustus 2014 03:38 administrator Berita - Pemerintahan
Cetak

Dalam rangka menyambut kunjungan Kepala Kejaksanaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, Pudji Basuki Setijo, SH, beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar kegiatan ramah tamah bersama di kediamannya (Batulicin), selasa 26/8/14 kemarin.

Dikesempatan tersebut Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming dalam sambutannya mengatakan “harapan kami semoga melalui pertemuan dan silaturahmi ini, antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kajaksaan Tinggi Kalimatan Selatan, dapat menjalin hubungan yang solid dan harmonis, serta mampu berkerjasama dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang terjadi, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, demi tercapainya penegakan supremasi hukum”.

Karena peran Kejaksaan sangatlah penting dan strategis dalam melaksanakan penegakan hukum yang sesuai dengan asas peradilan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Untuk itu kebersamaan antara Pemerintah, Pihak Kejaksaan dan lembaga peradilan lainnya, maupun masyarakat, dalam mengisi pembangunan daerah, harus selalu menjadi perhatian kita semua, karena dalam sebuah penyelanggaraan negara dan Pemerintahan harus lebih banyak mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut Bupati menambahkan “jadi saya pribadi selaku Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan beserta seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, menyucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan selama ini, baik melalui peran aktif Kejaksaan dalam semua proses kemajuan Tanah Bumbu, maupun dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kualitas pelayanan dibidang hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ini”.

 

Kejati Kalsel Kunjungi Tanah Bumbu

Kamis, 28 Agustus 2014 03:34 administrator Berita - Pemerintahan
Cetak

Guna membangun tali silaturhmi  antara penegak hukum dan jajaran muspida Tanah Bumbu baik pihak eksekutif dan legilatif, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Pudji Basuki Setijono, SH mengunjungi Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (26/8) kemaren.

Kunjungannya  disambut langsung oleh Bupati Tanah Bumbu melalui  acara malam ramah tamah di kediamannya   bersama Anggota DPRD Tanbu yang baru dilantik priode 2014-2019.

Dalam sambutannya Kejati Kalsel mengucapkan  Kepada anggota DPRD yang  baru dilantk semoga memulai  tugas yang baru  dapat menunjukan pengabdian yang sesuai diharapkan oleh masyarakat serta  selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.

“Selaku kepala kejaksaan tinggi yang baru merupakan kewajiban  untuk menengok saudara-saudara yang ada di Tanah Bumbu sekaligus mengucapkan kata permisi kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakatnya  semoga kehadiran saya lebih mendorong serta meningkatkan segala upaya yang dilakukan Bupati Tanah Bumbu beserta jajaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu,” ujarnya.

Selain itu kehadirannya juga ingin mendorong serta mengamankan seluruh pembangunan  yang dilakukan pemerintah kabupaten Tanbu, tentunya selaku aparat penegak hukum termasuk kapolres dan ketua pengadilan negeri  melalui  fungsi penegakan hukumnya tidak akan mencari cari kesalahan pada semua pihak.

“Terkait itu, saya menekankan kepada seluruh jajaran jangan melakukan perbuatan yang bersipat zolim, lakukan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.jangan sampai membenarkan yang salah dan terlebih lagi  yang salah dibenarkan,” tegasnya.

Menurut kejati perbuatan zolim suatu perbuatan yang  paling saya takuti, kerena perbuatan zolim merupakan perbuatan yang sangat dimurkai allah dan disitu ada janji Allah manakala kita berbuat zolim maka akan dibalas oleh Allah.

“Melalui kebersamaan ini, kami  juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Tanah Bumbu untuk  bisa  membangun kebersamaan secara utuh terutama kepada SKPD dilingkungan Pemkab Tanah Bumbu dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk menjadi tauladan dalam menciptkan hidup rukun secara damai  menuju cita-cita kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu Mardani H.Maming mengapresiasi atas kunjungan Kejati Kalsel, menurutnya dengan kunjungan tersebut  akan dijadikan sebuah momentum positif dalam pembinaan hukum terhadap  penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Tentunya, kapasitas aparatur pelaksana pemerintahan perlu pengawasan secara hukum agar kedepannya proses penyelenggaraan pemerintahan yang  berjalan dapat dipahami aparatur sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan,“ ungkapnya.

 

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Senin, 25 Agustus 2014 00:00 administrator Berita - Pemerintahan
Cetak

Belajar  dari  pengalaman   tahun-tahun sebelumnya,  pada  Rancangan  APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan di gedung DPRD Tanah Bumbu, hendaknya dapat  lebih  dimaksimal  dibandingkan tahun lalu.

Dimana dari rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2014 ini diharapkan, dapat mewakili dari seluruh kegiatan Pemerintah  Kabupaten Tanah Bumbu dan  nantinya dapat menjadi acuan dalam mewujudkan segala program yang telah dirancang untuk melaksanakan pembangunan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyampaiannya diacara yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Senin 25/8/14, Pemkab berharap agar percepatan program pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud ini terus diupayakan oleh para aparat pemerintah daerah, dan tentu dibutuhkan kerja keras sehingga semua keperluan masyarakat seperti pelayanan dan lain sebagainya dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang optimal tersebut, maka melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2014 ini, kita harus lebih efektif dan lebih efisien dalam mengelola Anggaran yang tentu dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas, serta kapasitas kerja, sehingga akan mengarah pada peningkatan mutu dan kualitas hasil kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu masukan-masukan dan koreksi yang terkait dengan raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah sangat mengapresiasi atas segala saran, usul, dan pendapat, dari seluruh fraksi-fraksi atas Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2014 ini.

Karena hal itu menjadi penyempurnaan Raperda, baik secara normatif, maupun secara substansi. Sehingga memenuhi standar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang penyusunan peraturan Perundang-undangan.

 

Pengambilan Keputusan Akhir Terkait Dengan PANSUS HGU PT. KAM Tahun 2014

Selasa, 26 Agustus 2014 04:50 administrator Berita - Pemerintahan
Cetak

Dalam rangka pengambilan keputusan akhir terkait dengan PANSUS HGU PT. KAM Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menghadiri rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, senin 25/8/14.

Pada acara tersebut Pemkab menyampaikan sambutan untuk para Pimpinan Dewan, unsur-unsur pimpinan, fraksi-fraksi, yang hadir di acara Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terkait dengan Panitia Khusus Hak Guna Usaha PT. KAM tersebut.

Rapat paripurna pansus ini, tentu akan ada masukan, saran dan catatan yang disampaikan dari unsur-unsur fraksi, yang dapat dijadikan acuan dasar konstruktif, serta menjadi salah satu landasan kebijakan program pembangunan strategis kedepan.

Demi lancarnya penyelenggaraan pansus para pihak ekskutif akan menindaklanjuti dan meneruskannya kepada pihak terkait, dan terkait hal-hal yang belum jelas akan didiskusikan lebih lanjut di rapat tersebut.

Hal ini akan diupayakan semaksimal mungkin sebagai proyeksi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud.

Pemerintah berharap melalui Peraturan Daerah yang dijadikan landasan dasar konstruktif tersebut nantinya berdampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya pada upaya untuk mendorong peningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud.

 

Sebanyak 34 Anggota DPRD terpilih diambil Sumpah

Selasa, 26 Agustus 2014 06:59 administrator Berita - Pemerintahan
Cetak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar paripurna istimewa tentang pemberhentian anggota DPRD masa bakti 2009-20014 sesuai dengan surat keputusan  (SK) Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0435/Hum/ 20014 dan peresmian pengangkatan sumpah janji anggota DPRD terpilih masa bakti 2014-2019 sesuai dengan SK gubernur No.188.44/0436/Hum/2014 yang dilaksanakan digedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Acara paripurna ini dihadiri oleh bupati, wakil bupati, kajari,kapolres,dandim, Ketua KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Ketua TP PKK, Sekda tokoh agama, anggota DPRD yang akan purna tugas, dan unsur  parpol, paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD tanah bumbu,adapun jumlah DPRD yang baru dilantik sebanyak 34 orang dari 12 orang anggota DPRD yang lama dan terppilih kembali serta 23 orang anggota DPRD yang baru terpilih pada pemilu bulan juni 2014 lalu, semua anggota DPRD tanah bumbu yang baru diambil sumpah janjinya tersebut berasal dari 10 parpol, diantaranya, partai Golkar, PDIP,PPP,PKB, Hanura,Gerindra,Demokrat,Nasdem, PKS, dan PAN.

Pengambilan sumpah janji DPRD dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu H Ponco,SH,MH dan disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta kepala SKPD yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam sambutannya ketua DPRD Tanah Bumbu, H Burhanuddin,S.Sos, MPd, mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru saja diamnil sumpah janjinya dan terikasih kepada anggota DPRD atas segala ide pikiran dan tenaganya dalam mengemban tugas selama lima tahun menjadi penyambung aspirasi rakyat untuk membantu pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

"Selain itu saya juga berharap kepada anggota DPRD yang baru agar mampu mengemban tugas sebagai wakil rakyat dan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya serta mampu bekerjasama dengan pihak ekskutif untuk menjalankan pembangunan di daerah", lanjutnya.

Disamping itu, Bupati Tanah Bumbu  Mardani H Maming mengatakan, saya ucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru saja diambil sumpah jajnjinya dan saya berharap semua anggota DPRD ini nantinya mampu bekerjasama serta memberikan kontribusi bagi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dimasa mendatang.

“Kedepannya harapan saya anggota DPRD yang baru ini dapat mengemban amanah rakyat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk dapat diinplementasikan dalam berbagai produk hukum dan kewenangan yang dihasilkan oleh lembaga eskutif dan legeslatif ”

"Dengan demikian, melalui tugas dan wewenang DPRD harus ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan pembangunan daerah disemua sektor kehidupan baik sektor politik, ekonomi,social budaya maupun ketentraman dan ketertiban serta ikut bertanggung jawah terhadap perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya.

Diakhir acara juga dilakukan penyerahan palu persidangan dan berkas oleh ketua DPRD kepada Ketua DPRD sementara yang disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu.

 

Penyampaian Kebijakan Umum APBD Perubahan Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014

Senin, 11 Agustus 2014 00:00 administrator Berita - Pemerintahan
Cetak

Di kegiatan “Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan acara pokok Penyampaian Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014” yang di laksanakan di

Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Jum’at (8/8/14) lalu Pemda menjelaskan kepada suluruh peserta yang hadir tentang peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2007, tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006,

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pemda menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi :
Pertama :    perkembangan  yang  tidak  sesuai dengan asumsi KUA;
Kedua :     keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran;
Ketiga :    keadaan yang menyebabkan saldo anggaran  lebih tahun sebelumnya harus digunakan. Jelas Pemda.
Pemda juga menjelaskan tentang pelaksanaan APBD hingga pertengahan tahun anggaran 2014, yang telah terjadi perubahan-perubahan asumsi pada kebijakan umum APBD 2014, terutama pada Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran

Pembiayaan Daerah.

Berikut ini akan saya sampaikan ringkasan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

Pertama, Anggaran Pendapatan

Pada penjabaran perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Aggaran 2014, pendapatan  sebelum perubahan ditetapkan sebesar 1 Triliyun 104 Milyar 62 Juta 467 Ribu 517 Rupiah, dan terjadi perubahan menjadi 1

Trilyun 281 Milyar 863 Juta 972 Ribu 789 Rupiah, atau bertambah sebesar 177 Milyar 801 Juta 505 Ribu 272 Rupiah.

Adapun perubahan dari pendapatan ini disebabkan terjadinya kenaikan pada, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelum perubahan ditetapkan sebesar 73 Milyar 761 Juta 571 Ribu 408 Rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 94 Milyar 56 Juta 180 Ribu 511 Rupiah, atau bertambah sebesar 20 Milyar 294 Juta 609 Ribu

103 Rupiah, dengan persentase 27,51 persen.

Yang juga disertai dengan perubahan pada Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pajak Daerah, sebelum perubahan ditetapkan sebesar 23 Milyar 213 Juta 116 Ribu 364 Rupiah, setelah perubahan menjadi 26 Milyar 187 Juta 805 Ribu 674 Rupiah, atau terjadi kenaikan sebesar 2 Milyar 974 Juta 689 Juta 310 Rupiah,

dengan Persentase 12,81 persen.


Pada Hasil Retribusi Daerah, sebelum perubahan ditetapkan sebesar 6 Milyar 848 Juta 2 Ribu Rupiah. Setelah perubahan menjadi 9 Milyar 358 Juta 191 Ribu 700 Rupiah atau terjadi kenaikan sebesar 2 Milyar 510 Juta 189 Ribu 700 Rupiah,

dengan persentase 36,66 persen.

Sedangkan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, sebelum perubahan sebesar 2 Milyar 100 Juta Rupiah dan sesudah perubahan sebesar  3 Milyar Rupiah, dengan kenaikan sebesar 900 Juta Rupiah, atau 42,86 persen.

Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebelum perubahan ditetapkan sebesar 41 Milyar 600 Juta 453 Ribu 44 Rupiah. Setelah perubahan menjadi   55 Milyar 510 Juta 183 Juta 137 Rupiah atau bertambah sebesar 13 Milyar 909

Juta 730 Ribu 93 Rupiah, dengan persentase 33,44 persen.

Sementara itu untuk Dana perimbangan sebelum perubahan ditetapkan sebesar 708 Milyar 50 Juta 908 Ribu 720 Rupiah.  Setelah perubahan  menjadi 821 Milyar 76 Juta 47 Ribu 625 Rupiah, atau bertambah sebesar 113 Milyar 25 Juta 138 Ribu 905

Rupiah, dengan persentase 15,96 persen.

Dengan uraian perubahan yang terjadi pada Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Adapun rincian uraian tersebut adalah :

Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak sebelum perubahan sebesar 266 Milyar 554 Juta 822 Ribu 720 Rupiah. Sedangkan setelah perubahan sebesar 379 Milyar 579 Juta 961 Ribu 625 Rupiah atau berkurang sebesar 113 Milyar 25 Juta 138

Ribu 905 Rupiah, dengan penurunan pesentase 42,40 persen.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum, tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 426 Milyar 8 Juta 216 Ribu Rupiah. Begitu pula untuk Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar 15 Milyar 487 Juta 870 Ribu Rupiah.

Sementara itu untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebelum perubahan sebesar 322 Milyar 249 Juta 987 Ribu 389 Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 366 Milyar 731 Juta 744 Ribu 653 Rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 44 Milyar 481

Juta 757 Ribu 264 Rupiah, dengan persentase 13,80 persen.

Perubahan yang terjadi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini, terjadi karena adanya perubahan pada :

Pendapat Hibah yang sebelum perubahan sebesar 175 Milyar 706 Juta 500 Ribu Rupiah. Setelah perubahan sebesar 198 Milyar 196 Juta 500 Ribu Rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 22 Milyar 490 Juta Rupiah atau 12,80 persen.

Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya, sebelum perubahan sebesar 109 Milyar 74 Juta 544 Ribu 709 Rupiah. Sesudah perbahan sebesar 106 Milyar 355 Juta 726 Ribu 42 Rupiah, atau mengalami penurunan

sebesar 2 Milyar 718 Juta 818 Ribu 667 Rupiah, dengan persentase 2,49 persen.

Sementara itu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sebelum perubahan sebesar 37 Milyar 468 Juta 942 Ribu 680 Rupiah. Sesudah perubahan 62 Milyar 179 Juta 518 Ribu 611 Rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 24 Milyar 710 Juta 575 Ribu

931 Rupiah, dengan persentase 65,95 persen.

Kedua, Anggaran Belanja

Sementara itu untuk Anggaran Belanja pada penyampaian KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2014 dapat kami sampaikan, bahwa Anggaran Belanja sebelum perubahan sebesar 1 Triliyun 578 Milyar 178 Juta 39 Ribu 896 Rupiah 39 Sen.

Sesudah perubahan sebesar 1 Triliyun 573 Milyar 392 Juta 865 Ribu 780 Rupiah 37 Sen, atau berkurang sebesar 4 Milyar 785 Juta 174 Ribu 116 Rupiah 2 Sen, dengan persentase 0,30 persen.

Perubahan anggaran belanja ini terjadi karena adanya perubahan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan uraian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sebesar 485 Milyar 502 Juta 582 Ribu 625 Rupiah 39 Sen. Sesudah Perubahan sebesar 507 Milyar 237 Juta 352 Ribu 704 Rupiah 37 Sen, atau mengalami kenaikan sebesar 21 Milyar 734 Juta 770 Ribu 78

Rupiah 98 Sen, dengan persentase 4,48 persen.

Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari : Belanja Pegawai, sebelum perubahan sebesar 358 Milyar 248 Juta 259 Ribu 43 rupiah 39 Sen. Sesudah perubahan sebesar 388 Milyar 683 Juta 250 Ribu 122 Rupiah 37 Sen, atau mengalami kenaikan sebesar

30 Milyar 434 Juta 991 Ribu 78 Rupiah 98 Sen, dengan persentase 8,50 persen.

Belanja Hibah, sebelum perubahan sebesar 60 Milyar 766 Juta 243 Ribu Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 49 Milyar 391 juta 417 Ribu Rupiah, atau berkurang sebesar 49 Milyar 391 Juta 417 Ribu Rupiah, dengan persentase 18,72 persen.

Belanja Bantuan Sosial, sebelum perubahan sebesar 38 Juta 700 Ribu Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 124 Juta 100 Ribu Rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 85 Juta 400 Ribu Rupiah, dengan persentase 220,67 persen.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, sebelum perubahan sebesar 61 Milyar 449 Juta 380 Ribu 582 Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 64 Milyar 38 Juta 585 Ribu 582 Ruiah, atau mengalami kenaikan

sebesar 2 Milyar 589 Juta 205 Ribu Rupiah, dengan persentase 4,21 persen.

Belanja Tidak Terduga, sebelum perubahan dan Sesudah Perubahan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 5 Milyar Rupiah.

Sementara itu untuk Belanja Langsung sebelum perubahan sebesar 1 Triliyun 92 Milyar 675 Juta 457 Ribu 271 Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 1 Triliyun 66 Milyar 155 Juta 513 Ribu 76 Rupiah, atau berkurang sebesar 26 Milyar 519 Juta 944

Ribu 195 Rupiah, dengan persentase 2,43 persen.

Belanja Langsung ini sendiri terdiri dari : Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar 137 Milyar 510 Juta 374 Ribu Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 147 Milyar 145 Juta 476 Ribu 825 Rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 9 Milyar 635

Juta 102 Ribu 825 Rupiah, dengan persentase 7,01 persen.


Belanja Barang dan Jasa, sebelum perubahan sebesar 360 Milyar 202 Juta 362 Ribu 620 Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 357 Milyar 393 Juta 330 Ribu 190 Rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 2 Milyar 809 Juta 32 Ribu 430 Rupiah, dengan

persentase 0,78 persen.

Dan untuk Belanja Modal sebelum perubahan sebesar 594 Milyar 962 Juta 720 Ribu 651 Rupiah. Setelah perubahan sebesar 561 Milyar 616 Juta 706 Ribu 61 rupiah 39 Sen, atau berkurang sebesar 33 Milyar 346 Juta 14 Ribu 590 Rupiah, dengan

persentase 5,60 persen.

Ketiga, Anggaran Pembiayaan Daerah

Seperti halnya Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah, pada Anggaran Pembiayaan Daerah juga mengalami perubahan.

Anggaran Pembiayaan Daerah sebelum perubahan sebesar  484 Milyar 615 Juta 572 Ribu 379 Rupiah 39 Sen.
Sesudah perubahan sebesar 307 Milyar 159 Juta 418 Ribu 367 Rupiah 69 Sen, atau berkurang sebesar 177 Milyar 456 Juta 154 ribu 11 Rupiah 70 Sen, dengan persentase 36,62 persen.

Anggaran Pembiayaan Daerah ini, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut ;

Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumya (SILPA), sebelum perubahan sebesar 484 Milyar 615 Juta 572 Ribu 379 Rupiah 39 Sen. Sesudah perubahan sebesar 307 Milyar 159 Juta 418 Ribu 367 Rupiah 69

Sen, atau berkurang sebesar 177 Milyar 456 Juta 154 Ribu 11 Rupiah 70 Sen, dengan persentase 36,62 persen.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebelum perubahan sebesar 10 Milyar 500 Juta Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 15 Milyar 630 Juta 525 Ribu 376 Rupiah 32 Sen, atau mengalami kenaikan sebesar 5 Milyar 130 Juta 525 Ribu 376

Rupiah 32 Sen, dengan persentase 48,86 persen.

Dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sebelum dan sesudah perubahan sebesar 10 Milyar 500 Juta Rupiah.

Sedangkan untuk Pembayaran Pokok Utang, sebelum perubahan sebesar Nol Rupiah. Sesudah perubahan sebesar 5 Milyar 130 Juta 525 Ribu 376 rupiah 32 Sen, atau bertambah sebesar 5 Milyar 130 Juta 525 Ribu 376 Rupiah 32 Sen.

Sementara itu untuk Pembiayaan Netto sebelum perubahan sebesar 474 Milyar 115 Juta 572 Ribu 379 Rupiah 39 Sen. Sesudah perubahan sebesar 291 Milyar 528 Juta 892 ribu 991 Rupiah 37  Sen, atau berkurang sebesar 182 Milyar 586 Juta 679 Ribu

388 Rupiah 2 Sen, dengan persentase 38,51 Persen. Jelasnya.
Selanjutnya mengenai rincian pendapatan serta belanja, sebagaimana dimaksud dalam Dokumen KUA dan PPAS perubahan, agar kiranya dapat di diskusikan dan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah, dan badan anggaran DPRD, untuk

selanjutnya dapat disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lanjutnya.
Untuk itu atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat. Tutup Pemda Tanbu di acara tersebut.

 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tingkatkan Produksi Karet

Senin, 25 Agustus 2014 00:00 administrator Berita - Pemerintahan
Cetak

Pemerintah Kabupaten  Tanah Bumbu terus mendorong dan berupaya meningkatkan produksi karet yang ada di daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satu terobosan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ialah terealisasinya program penyaluran bantuan bibit karet kepada petani karet yang tergabung dalam kelompok tani karet yang ada di perdesaan yang mana trobosan tersebut diberikan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanah Bumbu.

Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming berharap melalui program pemberian bantuan bibit ini akan dapat memberikan dampak posistif terhadap peningkatan kesejahteraan petani karet yang seiring bertambahnya luas perkebunan karet yang mereka kelola saat ini.

"Banyaknya bibit karet yang tersalurkan secara tidak langsung, itu menandakan luas tanaman yang mereka lakukan terus bertambah. Dengan demikian kondisi itu berdampak pada peningkatan produksi tersebut. Peningkatan produksi itulah yang selanjutnya memberikan imbas pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan para petani karet kita."

Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2014 ini Pemerintah Daerah melalui Dishutbun kembali menyalurkan sekitar 250 ribu batang bibit karet kepada para kelompok tani karet.

Bibit karet tersebut dibagikan kepada 20 kelompok tani yang tersebar di 14 desa dari lima kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. 14 Desa yang mendapat bantuan bibit karet tersebut yaitu Desa Sungai Dua Laut, Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban, Desa Madu Retno, Desa Manunggal,  Desa Batulicin Irigasi,  Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang, Desa Sepakat, Desa Suka Damai, Desa Sido Mulyo di Kecamatan Mantewe, Desa Karang Sari, Desa Manuntung, Desa Wonorejo, Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, dan yang terakhir Desa Karang Intan yang ada di Kecamatan Kuranji.

Tak hanya menyalurkan bantuan bibit kepada petani. Pemerintah Daerah juga menjalin kerjasama dengan pihak perusahan pengolahan karet, PT Nusantara Batulicin di Kecamatan Karang Bintang. Hal itu dilakukan agar para petani tidak perlu repot menjual hasil panen mereka keluar daerah, apalagi dengan biaya operasional dan transportasi yang relatif tinggi."
Hal tersebut merupakan target program yang dibuat Dishutbun Tanah Bumbu, eperti yang di ungkapkan oleh  Hanif Faisol Nurofiq, selaku  Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanah Bumbu.
Hanif berharap agar kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT Nusantara Batulicin akan  memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. Beliau juga berharap melalui kerjasama tersebut dapat memutus mata rantai proses penjualan hasil panen karet petani keluar daerah melalui tengkulak.

"Sekarang petani tidak perlu repot menjual hasil panennya keluar daerah atau melalui tengkulak. Cukup ke perusahaan PT Nusantara Batulicin mereka sudah  dapat menjual hasil panennya dengan harga yang relatif tinggi tanpa banyaknya potongan biaya traansportasi," ungkapnya.

Secara keseluruhan, areal perkebunan karet di Tanah Bumbu terdiri atas tiga bagian yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS).  Untuk kategori PR ada sekitar 5.380 hektare tanaman yang belum membuahkan hasil dan yang sudah menghasilkan sekitar 17.155 hektare.

Selanjutnya untuk kategori PBN, ada 1.138 hektare tanaman karet yang belum membuahkan hasil dan yang sudah menghasilkan ada 1.123 hektare. Sedangkan untuk kategori PBS ada sekitar 1.354 hektar karet yang belum  membuahkan hasil, untuk tanaman menghasilkan (TM) seluas 957 hektar.

 

<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

|:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:|