Fokus Tri Dharma Pembangunan

Prev Next
Realisasi Bantuan Sekolah Gratis Tahun …
Realisasi  Bantuan Sekolah Gratis Tahun 2013

Sarana dan Prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersedian sarana dan prasarana yang memadai disertai...

Administrator 20 Jul 2014 Hits:1018 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more
LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH…
LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU KE 11

LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU KE 11 Membangun Semangat Kegotongroyongan Untuk Tanah Bumbu Yang Lebih Baik Hari ini Selasa tanggal 8 April 2014 Kabupaten Berusia...

Administrator 11 Apr 2014 Hits:1202 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more
Tri Event Spektakuler di Tanah Bumbu sel…

Bulan April pada tahun ini bagi Kabupaten Tanah Bumbu merupakan PESTA AKBAR Tri Spektakuler, karena selama bulan April di Kabupaten Tanah Bumbu akan menggencarkan tiga event sekaligus diantaranya :1.    Perayaan...

Administrator 25 Mar 2014 Hits:1040 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more

Berita

Fraksi Setujui Enam Raperda Tanbu

Selasa, 23 Desember 2014 00:06 administrator Pemerintahan
Cetak PDF

Berdasarkan pendapat akhir yang disampaikan oleh seluruh Fraksi di Gedung  DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, pada Kamis (18/12), maka 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2014  untuk di jadikan Peraturan Daerah telah di setujui oleh semua belah pihak.

Sebelumnya Pemda menjelaskan atas pengajuan Raperda tersebut sudah dipaparkan oleh Bapak Drs. H. Difriadi Darjat selaku Wakil Bupati Tanah Bumbu dalam Rapat Paripurna DPRD pada senin, 15 Desember 2014 kemarin.

Kini seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menerima dan menyetujui Raperda 2014 tersebut.

Adapun Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di antaranya, Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi lembaga tekhnis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, kemudian Raperda tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.

Melalui Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu pihak Pemerintah Daerah menjawab pandangan akhir atas disetujuinya  Raperda  tersebut dihadapan anggota DPRD Tanbu yang hadir di rapat tersebut.

Menurut Pemda, dari 6 rancangan Raperda tersebut sebelumnya sudah dibahas secara bersama-sama melalui Pansus dan komisi, maka  masukan yang terkait dengan subtansi dan materi Raperda itu akan dijadikan bahan perbaikan untuk Raperda itu sendiri.

Sementara itu  Pemda juga mengungkapkan, dengan disetujuinya 6 Raperda ini, maka tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah, yaitu melakukan verifikasi dan evaluasi ke provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pembentukan Produk Hukum Daerah. Jelasnya.

 

Tingkatkan Kapasitas SDM, Puluhan PNS Ikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Rabu, 17 Desember 2014 06:14 administrator Seputar Tanbu
Cetak PDF

Untuk memahami mekanisme, ketentuan serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengadaan barang dan jasa, puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertempat di ruang rapat Sekda, Kantor Bupati Tanah Bumbu, Jl Dharma Praja No. 1, Gunung Tinggi, Rabu (17/12).

Bimtek tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai upaya Pemkab untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Bimtek tersebut yaitu untuk memperdalam Perpres no 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Perpres no 70 tahun 2012 beserta aturan yang mengiringi. Berdasarkan tujuan tersebut Pemkab menghadirkan dua orang nara sumber yang berasal dari Tim Penyidik Polda Kalsel yaitu AKP Setyo dan BRIPKA Andi Kohar.

Dalam materinya BRIPKA Andi Kohar menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang/jasa fakta menunjukan telah banyak terjadi baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia tersangkut kasus korupsi, mulai dari tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Disampinmg itu Andi Kohar juga menjelaskan tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki titik rawan penyimpangan yang bisa terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, seperti adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up, pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan dan/atau memecah-mecah dengan maksud Kolusi, Korupsi maupun Nepotisme yang dapat merugikan negara.

Beliau juga menjelaskan tentang tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu meliputi penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan, menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS). Adapun persyaratan untuk menjadi PPK harus memiliki integritas moral, disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Dan PPK bertanggunng jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

 

Satpol PP Sosialiasikan Perda Kebersihan dan Ketertiban Umum

Rabu, 17 Desember 2014 01:22 administrator Lingkungan
Cetak PDF

Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Sarmidi, S.Sos selaku kasi operasional dan penindakan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu mengatakan bahwa, kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin disetiap kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, yang dimulai sejak bulan Juli 2014 lalu.

“Khusus untuk 6 kecamatan seperti Karang Bintang, Mentewe, Kuranji, Sungai Loban, Angsana dan Kusan Hulu sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali per tahunnya.”

“Sedangkan, untuk tiga kecamatan yang dianggap rawan seperti kecamatan Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir digelar sosialisasi sebanyak 12 kali setiap 1 tahun.” Katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan ini pihaknya telah bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan Dinas yang terkait seperti Dishubkominfo, Distabpashan, Bagian Humas, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya Sarmidi juga berharap para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat bekerjasama dengan para petugas dengan cara menaati Perda tersebut guna terwujudnya kebersihan, kelancaran, dan  keamanan di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ini.

 

Pemuda Australia Bakal Magang Profesional di Desa Mattone

Rabu, 17 Desember 2014 00:30 administrator Maju Desaku
Cetak PDF

Guna mendorong Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) khususnya di Desa Mattone Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir pada tanggal 21-12-14 s.d 10-01-2015 pemuda Australia didampingi Pemuda Indonesia akan menggelar sebuah proyek pemberdayaan masyarakat atau magang profesional.

Magang profesional merupakan program pertukaran pemuda Indonesia Australia (PPIA) atau di Australia disebut AIYEP (Australia Indonesian Youth Exchange Program).

Disamping itu, Magang profesional merupakan upaya peningkatan peran kepemudaan bagi pembangunan daerah dan mencetak pemuda-pemuda yang meliliki kapasitas serta daya saing agar bisa memberi kontribusi pada negeri ini.

Kegiatan tersebut, di motori oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata ( Disporbudpar) Kabupaten Tanah Bumbu.

Kabid pemuda dan olahraga, Hery kurbiansyah, S.sos. mengatakan bahwa program tersebut secara periodik terselenggara atas kerja sama pemerintah Indonesia dengan Australia yang di tingkat Nasional, dibawah koordinir Kementrian Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta PCMI (Purna Caraka Muda Indo) disetiap Provinsi se-Indonesia.

Hery Kurbiansyah, berharap program pertukaran pemuda Indonesia dan Australia, dapat mendorong dan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat Tanbu khususnya warga Desa Matone Kecamatan Kusan Hilir.

Berdasarkan data yang disampaikan Kabid Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Bumbu, bahwa peserta berjumlah 36 orang yang terdiri dari 18 orang pemuda Indonesia dan 18 orang pemuda dari Australia.

Kegiatan tersebut, dibagi kedalam dua fase, fase Australia dan fase Indonesia dan masing-masing fase akan dibagi lagi yaitu di Kota dan di Desa.

Ia mengatakan Fase pertama dilaksanakan di Australia terlebih dahulu, disana aktivitas utama peserta baik di Desa maupun di Kota yaitu tinggal bersama keluarga angkat atau host family, kerja magang profesional dan mempromosikan budaya Indonesia dalam bentuk pertunjukan budaya.

Adapun, Pada fase di Indonesia aktivitas akan sangat berbeda jauh, jika di Australia peserta akan menjalankan kegiatan di Kota terlebih dahulu beda halnya dengan di Indonesia.

Untuk diketahui, Para peserta akan menjalani kegiatan di Desa terlebih dahulu selain itu para peserta dari Indonesia yang sudah pulang dari Australia akan berpasangan dengan 1 orang Australia. (rsb)

 

Sebanyak 2000 Nelayan Dapat KN

Jumat, 05 Desember 2014 01:35 administrator Perekonomian
Cetak PDF

Sebanyak 2000 nelayan pesisir Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendapatkan Kartu Nelayan (KN) dari pemerintah daerah.

Pembagian KN yang berlangsung sejak awal Januari 2014 tersebut ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun ini. Pendistrubusian KN sendiri bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan nelayan daerah .

"Sudah lebih dari 1500 Kartu Nelayan yang terbagikan saat ini. Termasuk 23 Kartu Nelayan yang terbagi di Desa Muara Pagatan Tegah, Kecamatan Kusan Hilir," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Bakhriansyah, melalui Kasi Sumberdaya Ikan dan Tekhnologi Penangkapan, Zulkarnain,  belum lama tadi.

Menurut Zulkarnain, KN merupakan kartu identitas profesi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan usaha penangkapan ikan di laut. Pembagian KN  dimaksudkan untuk mempermudah pemberdayaan  nelayan khususnya pada saat pendataan program penyaluran bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Data nelayan yang terentry dalam KN tersebut antara lain berupa data pribadi yang menyangkut alamat rumah, umur, jenis kelamin, golongan darah, tingkat pendidikan, status keluarga, dan jumlah keluarga serta profil usaha yang berkaitan dengan status kepemilikan kapal, jenis alat tangkap, pendapatan perbulan, dan nomor kontak nelayan.

Dengan nomor kontak tersebut tujuannya untuk mempermudah pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perikanan Tangkap yang bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan informasi melalui sms terkait informasi cuaca, tinggi gelombang, arah dan kecepatan mata angin, dan informasi penting lainnya terhadap nelayan sebelum mereka memulai aktifitasnya menangkap ikan.

"Sehingga para nelayan dapat lebih waspada terhadap bahaya cuaca ekstrim yang kemungkinan muncul sebelum mereka melaut," katanya.

Zulkarnain menambahkan, bagi pemegang KN juga akan mendapat prioritas dari Pemkab Tanbu untuk menerima bantuan BLM PUMP (Bantuan Langsung Masyarakat – Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) PerikananTangkap, bantuan pembuatan sertifikat tanah secara gratis, bantuan perlindungan hukum, bimtek, pembinaan, dan berbagai jenis bantuan lainnya.

Adapun syarat mendapatkan KN tersebut antara lain mengisi formulir pendaftaran dari pihak Dislutkan, melampirkan fotocopy e-KTP Tanbu, dan surat pernyataan kepala desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berprofesi sebagai nelayan.

Bupati Tanbu, Mardani H Maming sangat mengapresiasi dengan adanya program pembagian KN. Program ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah yang ingin terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Bumi Bersujud.

Dengan adanya KN, diharapkan berbagai program penyaluran bantuan terhadap nelayan menjadi tepat sasaran.

"Pembinaan terhadap nelayan perlu dilakukan, Agar tingkat perekonomian nelayan kita terus meningkat sehingga berdampak pula terhadap tingkat kesejahteraan keluarga nelayan," katanya. (relhum).

 

<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

|:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:|