Fokus Tri Dharma Pembangunan

Prev Next
Realisasi Bantuan Sekolah Gratis Tahun …
Realisasi  Bantuan Sekolah Gratis Tahun 2013

Sarana dan Prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersedian sarana dan prasarana yang memadai disertai...

Administrator 20 Jul 2014 Hits:3127 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more
LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH…
LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU KE 11

LAPORAN KHUSUS HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU KE 11 Membangun Semangat Kegotongroyongan Untuk Tanah Bumbu Yang Lebih Baik Hari ini Selasa tanggal 8 April 2014 Kabupaten Berusia...

Administrator 11 Apr 2014 Hits:2405 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more
Tri Event Spektakuler di Tanah Bumbu sel…

Bulan April pada tahun ini bagi Kabupaten Tanah Bumbu merupakan PESTA AKBAR Tri Spektakuler, karena selama bulan April di Kabupaten Tanah Bumbu akan menggencarkan tiga event sekaligus diantaranya :1.    Perayaan...

Administrator 25 Mar 2014 Hits:1623 Fokus Tri Dharma Pembangunan

Read more

Berita

HUT RI ke-70, Tanbu Gelar Drama Klosal "Sembilan Jam Membara"

Senin, 17 Agustus 2015 11:24 administrator Pemerintahan
Cetak PDF

Dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-70 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar sebuah Drama Klosal yang bertajuk "Sembilan Jam Membara" sebelum Bendera Merah Putih di kibarkan pada pelaksanaan Upacara Bendara di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (17/08/2015) Gunung Tinggi, Batulicin.

Drama tersebut menceritakan tentang perlawanan para pejuang yang ada di Pagatan saat menghadapi para tentara Belanda.

Para penonton terlihat sangat antusias ketika perlawanan sudah dimulai yang mana memakan banyak korban jiwa. Teriakan dan tepuk tangan dari penonton terus bergemuruh ketika Belanda berhasil dikalahkan. Walaupun rakyat Pagatan banyak yang jadi korban, akan tetapi semangat kemerdekaan tetap dikumandangkan seiring dengan dikibarkannya Bendera Merah Putih, dan disertai dengan bentangan spanduk yang bertuliskan "NKRI HARGA MATI" oleh para peserta drama tersebut.

Seusai pertunjukan drama, detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-70 pun dimulai, acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H. Maming sebagai inspektur upacara dan untuk kali terakhir di masa jabatannya di periode 2011-2015 tahun ini.

Upacara ini dipimpin oleh ‎komandan upacara Lettu Sugiyanto. Upacara ini selain dihadiri oleh Wakil Bupati H. Difriadi Darjat, mantan Wakil Bupati H. Abdul Hakim dan unsur DPRD setempat, juga dihadiri oleh seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah maupun jajaran Aparatur pemerintah dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ikut berbaris, dan diperkuat dengan TNI serta Polri. Dan tak ketinggalan seluruh elemen dan tokoh masyarakat serta para legiun veteran yang merupakan saksi sejarah dalam perjuangan bangsa, turut hadir di acara tersebut.

Sesuai dengan susunan HUT Proklamasi kali ini, H. Supiansyah selaku Ketua DPRD Tanbu didaulat sebagai pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta oleh Bupati.

Kemudian 37 pasukan pengibar bendera pusaka merah putih (Paskibraka) mengayunkan langkahnya menuju tiang bendera, dengan formasi yang rapi dan didampingi oleh 1 komandan perwira dan 4 anggota Bintara dari unsur Polri.

Tak berapa lama bendera telah dikibarkan secara hikmat tanpa ada kesalahan, seraya dilakukan penghormatan seluruh peserta yang hadir di upacara tersebut. Dan dilanjutkan dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh Bupati.

Seusai upacara dilanjutkan dengan penyerahan Satya Lencana secara simbolis kepada 6 perwakilan PNS oleh Bupati. Satya Lencana yang disematkan terdiri dari Satya Lencana 30 Tahun, 20 Tahun serta 10 Tahun masa pengabdian.

Kemudian acara dilanjutkan dengan ziarah ke makam Pahlawan di Mattone Desa Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir yang dipimpin oleh Wakil Bupati Tanbu H. Difriadi Darjat.

 

Tekad FKBU Tanbu Untuk Jaga Kerukunan Hidup Umat Beragama

Selasa, 28 Juli 2015 12:34 administrator Keagamaan
Cetak PDF

Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan sikap bersama dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Tolikara Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tokoh Agama dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Tanah Bumbu di Ruang Rapat Kantor Bupati Tanah Bumbu, Selasa (28/07/2015) Gunung Tinggi, Batulicin.

Di kegiatan tersebut Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu mengaku menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Tanah Bumbu guna menjaga kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Melalui pernyataan sikap bersama oleh Tokoh Agama, semoga peristiwa yang terjadi didaerah lain tidak akan terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu.” Kata Bupati sembari mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanah Bumbu.

"Jangan mudah menerima isu-isu yang berpotensi memecah belah keharmonisan kerukunan umat beragama kita. Hendaknya kita berpikir jernih dan menerima informasi yang benar dan jangan sampai memperkeruh suasana.” Kata Beliau

Beliau juga meminta agar peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat lebih dioptimalkan sehingga kerukunan umat beragama yang harmonis dapat terwujud.

Pernyataan sikap oleh FKUB Kab. Tanah Bumbu ternyata tidak hanya mendapatkan apresiasi dari Bupati saja tapi Dandim 1022/ Kabupaten Tanah Bumbu pun juga sangat mengapresiasi pernyataan tersebut.

Menurutnya Letkol Inf Mustakim, pernyataan sikap tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan diterapkan secara mendalam sehingga dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, Kapolres Tanbu AKBP Kus Subiyantoro SIK mengatakan pernyataan sikap tersebut harus dilaksanakan dan jangan sampai hanya formalitas saja. Menurutnya, pernyataan sikap yang disampaikan dan ditandatangani oleh FKUB dan Forkominda tersebut akan dijadikan protap yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pernyataan sikap FKUB Kabupaten Tanah Bumbu tersebut mempunyai 6 (enam) point penting diantaranya ; Mengecam dengan keras dan menyesalkan terjadinya peristiwa Tolikara Papua, karena peristiwa tersebut telah menciderai toleransi beragama yang menjadi nafas kehidupan yang digelorakan oleh seluruh warga negara yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meminta semua yang berada dalam FKUB bersama dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat agar menyosialisasikan kepada umatnya masing-masing untuk menahan diri dan tidak terprovokasi terkait dengan peristiwa yang terjadi di Tolikara Papua serta menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada Pemerintah (Kepolisian atau Instansi terkait).

Meminta Pemerintah (Kepolisian dan Instansi terkait) mengusut tuntas terhadap siapapun pelaku dalam peristiwa ini melalui mekanisme hukum yang berlaku tanpa pandang bulu serta memulihkan kembali rasa aman sehingga agama apapun yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan aktifitas ibadahnya dengan mengedepankan pendekatan Sosiokultural dari pada hanya pendekatan keamanan.

Bahwa FKUB Kab. Tanbu bersama dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antar lintas agama, menjunjung tinggi sikap toleransi  dalam hidup beragama sehingga terwujud kerukunan hidup beragama yang lebih harmonis.FKUB Kab. Tanah Bumbu akan turut berperan aktif membantu pemerintah dalam menghadapi permasalahan khususnya dibidang kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terciptanya suasana toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah melanggar etika dan norma hukum serta tidak mencerminkan pribadi yang berprikemanusiaan, sedangkan kemerdekaan dan kebebasan untuk memeluk agama maupun menganit kepercayaan telah dijamin oleh UUD 1945

 

Satpol PP Sosialiasikan Perda Kebersihan dan Ketertiban Umum

Rabu, 17 Desember 2014 01:22 administrator Lingkungan
Cetak PDF

Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Sarmidi, S.Sos selaku kasi operasional dan penindakan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu mengatakan bahwa, kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin disetiap kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, yang dimulai sejak bulan Juli 2014 lalu.

“Khusus untuk 6 kecamatan seperti Karang Bintang, Mentewe, Kuranji, Sungai Loban, Angsana dan Kusan Hulu sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali per tahunnya.”

“Sedangkan, untuk tiga kecamatan yang dianggap rawan seperti kecamatan Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir digelar sosialisasi sebanyak 12 kali setiap 1 tahun.” Katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan ini pihaknya telah bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan Dinas yang terkait seperti Dishubkominfo, Distabpashan, Bagian Humas, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya Sarmidi juga berharap para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat bekerjasama dengan para petugas dengan cara menaati Perda tersebut guna terwujudnya kebersihan, kelancaran, dan  keamanan di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu ini.

 

Pemuda Australia Bakal Magang Profesional di Desa Mattone

Rabu, 17 Desember 2014 00:30 administrator Maju Desaku
Cetak PDF

Guna mendorong Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) khususnya di Desa Mattone Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir pada tanggal 21-12-14 s.d 10-01-2015 pemuda Australia didampingi Pemuda Indonesia akan menggelar sebuah proyek pemberdayaan masyarakat atau magang profesional.

Magang profesional merupakan program pertukaran pemuda Indonesia Australia (PPIA) atau di Australia disebut AIYEP (Australia Indonesian Youth Exchange Program).

Disamping itu, Magang profesional merupakan upaya peningkatan peran kepemudaan bagi pembangunan daerah dan mencetak pemuda-pemuda yang meliliki kapasitas serta daya saing agar bisa memberi kontribusi pada negeri ini.

Kegiatan tersebut, di motori oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata ( Disporbudpar) Kabupaten Tanah Bumbu.

Kabid pemuda dan olahraga, Hery kurbiansyah, S.sos. mengatakan bahwa program tersebut secara periodik terselenggara atas kerja sama pemerintah Indonesia dengan Australia yang di tingkat Nasional, dibawah koordinir Kementrian Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta PCMI (Purna Caraka Muda Indo) disetiap Provinsi se-Indonesia.

Hery Kurbiansyah, berharap program pertukaran pemuda Indonesia dan Australia, dapat mendorong dan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat Tanbu khususnya warga Desa Matone Kecamatan Kusan Hilir.

Berdasarkan data yang disampaikan Kabid Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Bumbu, bahwa peserta berjumlah 36 orang yang terdiri dari 18 orang pemuda Indonesia dan 18 orang pemuda dari Australia.

Kegiatan tersebut, dibagi kedalam dua fase, fase Australia dan fase Indonesia dan masing-masing fase akan dibagi lagi yaitu di Kota dan di Desa.

Ia mengatakan Fase pertama dilaksanakan di Australia terlebih dahulu, disana aktivitas utama peserta baik di Desa maupun di Kota yaitu tinggal bersama keluarga angkat atau host family, kerja magang profesional dan mempromosikan budaya Indonesia dalam bentuk pertunjukan budaya.

Adapun, Pada fase di Indonesia aktivitas akan sangat berbeda jauh, jika di Australia peserta akan menjalankan kegiatan di Kota terlebih dahulu beda halnya dengan di Indonesia.

Untuk diketahui, Para peserta akan menjalani kegiatan di Desa terlebih dahulu selain itu para peserta dari Indonesia yang sudah pulang dari Australia akan berpasangan dengan 1 orang Australia. (rsb)

 

Sebanyak 2000 Nelayan Dapat KN

Jumat, 05 Desember 2014 01:35 administrator Perekonomian
Cetak PDF

Sebanyak 2000 nelayan pesisir Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendapatkan Kartu Nelayan (KN) dari pemerintah daerah.

Pembagian KN yang berlangsung sejak awal Januari 2014 tersebut ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun ini. Pendistrubusian KN sendiri bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan nelayan daerah .

"Sudah lebih dari 1500 Kartu Nelayan yang terbagikan saat ini. Termasuk 23 Kartu Nelayan yang terbagi di Desa Muara Pagatan Tegah, Kecamatan Kusan Hilir," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Bakhriansyah, melalui Kasi Sumberdaya Ikan dan Tekhnologi Penangkapan, Zulkarnain,  belum lama tadi.

Menurut Zulkarnain, KN merupakan kartu identitas profesi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan usaha penangkapan ikan di laut. Pembagian KN  dimaksudkan untuk mempermudah pemberdayaan  nelayan khususnya pada saat pendataan program penyaluran bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Data nelayan yang terentry dalam KN tersebut antara lain berupa data pribadi yang menyangkut alamat rumah, umur, jenis kelamin, golongan darah, tingkat pendidikan, status keluarga, dan jumlah keluarga serta profil usaha yang berkaitan dengan status kepemilikan kapal, jenis alat tangkap, pendapatan perbulan, dan nomor kontak nelayan.

Dengan nomor kontak tersebut tujuannya untuk mempermudah pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perikanan Tangkap yang bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan informasi melalui sms terkait informasi cuaca, tinggi gelombang, arah dan kecepatan mata angin, dan informasi penting lainnya terhadap nelayan sebelum mereka memulai aktifitasnya menangkap ikan.

"Sehingga para nelayan dapat lebih waspada terhadap bahaya cuaca ekstrim yang kemungkinan muncul sebelum mereka melaut," katanya.

Zulkarnain menambahkan, bagi pemegang KN juga akan mendapat prioritas dari Pemkab Tanbu untuk menerima bantuan BLM PUMP (Bantuan Langsung Masyarakat – Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) PerikananTangkap, bantuan pembuatan sertifikat tanah secara gratis, bantuan perlindungan hukum, bimtek, pembinaan, dan berbagai jenis bantuan lainnya.

Adapun syarat mendapatkan KN tersebut antara lain mengisi formulir pendaftaran dari pihak Dislutkan, melampirkan fotocopy e-KTP Tanbu, dan surat pernyataan kepala desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berprofesi sebagai nelayan.

Bupati Tanbu, Mardani H Maming sangat mengapresiasi dengan adanya program pembagian KN. Program ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah yang ingin terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Bumi Bersujud.

Dengan adanya KN, diharapkan berbagai program penyaluran bantuan terhadap nelayan menjadi tepat sasaran.

"Pembinaan terhadap nelayan perlu dilakukan, Agar tingkat perekonomian nelayan kita terus meningkat sehingga berdampak pula terhadap tingkat kesejahteraan keluarga nelayan," katanya. (relhum).

 

<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

|:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:|